PELAKSANAAN EKONOMI IDEAL DAULAH KHILAFAH SEBAGAI PELAKU UTAMA VS PENERAPAN EKONOMI SAAT INI

Aspek ekonomi dalam kehidupan umat manusia saat ini semakin penting dari hari ke hari, hingga semua negara menganggap kekuatan ekonomi termasuk pilar kekuatan negara dan penentu kemampuannya untuk memengaruhi berbagai kebijakan internasional.

Penerapan hukum-hukum Islam di bidang ekonomi akan menjadikan kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam secara keseluruhan. Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai tujuan yang satu yakni menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi setiap individu rakyat –muslim dan non-muslim—yang hidup dalam naungan daulah khilafah. Hal ini mudah dipahami karena semua kegiatan ekonomi di arahkan untuk mewujudkan penerapan politik ekonomi Islam, yakni menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka. Politik ekonomi seperti ini pada akhirnya akan menciptakan kehidupan ekonomi yang sejahtera, penuh ketenangan, kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif.

Tatkala berbicara tentang bagaimana aturan-aturan Islam menyangkut masalah ekonomi atau apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam, faktanya memang telah banyak terjadi kesamaran. Dalam bayangan mayoritas masyarakat, aturan ekonomi Islam hanyalah berbicara seputar ekonomi berbasis moral, zakat, infaq, shadaqah (termasuk wakaf), larangan riba, dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Sehingga ketika mereka berbicara tentang penyelesaian terhadap masalah ekonomi, seperti problem kemiskinan dan kebobrokan lembaga keuangan konvensional, solusi yang muncul dan banyak diperbincangkan –termasuk dalam konteks pembaharuan– hanyalah seputar optimalisasi pemberdayaan ZISWAF, pemberdayaan ekonomi santri, pendirian lembaga keuangan non riba, dan ide-ide cabang lainnya. Sementara, tataran asas dan fundamental ekonomi yang memang bersifat makro nyaris tidak pernah tersentuh. Padahal itulah akar masalah rusaknya perekonomian secara keseluruhan. Akibatnya, persoalan ekonomipun terus terjadi tanpa bisa diselesaikan, kecuali dalam skala yang sangat kecil dan artifisial.

Sistem ekonomi Islam sesungguhnya berbicara mulai dari aspek fundamental. Dan sistem ini bisa dikomparasikan dengan sistem ekonomi lainnya, baik kapitalisme maupun sosialisme-komunisme hingga akan Nampak keunggulan-keunggulannya. Setidaknya secara umum ada tiga prinsip yang menopang kekuatan sistem ini, yang kesemuanya berbeda secara diametral dengan sistem-sistem di luar Islam lainnya. Keempat prinsip itu adalah :

  1. Negara Memiliki Sumber Daya Alam yang Dikelolanya Sendiri

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola negara untuk diberikan hasilnya kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Penarikan kembali pemberian Rasul saw. dari Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batu bara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

Pada masa kejayaan Khilafah jauh sebelum zaman moderen sekarang. Minyak menjadi komoditas yang dibutuhkan untuk keperluan militer maupun ekonomi masyarakat. Beberapa ladang minyak bumi pada masa itu antara lain di Baku yang mulai beroperasi sejak tahun 885 M pada masa Khalifah al-Mu’tamid ‘Alailah (870-892). Pada abad ke 13, Marco Polo melaporkan ratusan kapal mengambil minyak di Baku pada waktu itu. Selain di Baku, produksi minyak mentah juga ada di tepi timur sungai Tigris hingga sepanjang jalan menuju Mosul, di Sinai Mesir dan Khuzistan di Iran. Minyak mentah tersebut tidak hanya disuling untuk keperluan sumber energi tetapi juga diolah menjadi aspal dan berbagai produk turunan lainnya.

Di Sepanjang Afrika Utara, termasuk juga Hadramaut, Ispahan, dan Armenia terdapat tambang garam. Sementara di Laut Arab, di sepanjang pantai Bahrain hingga ke pulau Dahlak terdapat pengembangbiakan mutiara.15

Dalam mengelola sumber daya alam maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yaitu menguasai IPTEK yang diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan material. Oleh karenanya negara berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan, negara wajib mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Adapun pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal salih dan ilmu yang bermanfaat sehingga generasi yang akan terbentuk adalah SDM yang mumpuni dalam bidang ilmunya sekaligus memahami nilai-nilai Islam serta berkepribadian Islam yang utuh.

2. Negara Memajukan Sektor Riil yang Tidak Eksploitatif

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (lihat al-Baqarah: 275). Tidak ada dikotomi antara sektor riil dengan sektor moneter. Sebab sektor moneter dalam Islam bukan seperti sektor moneter Kapitalis yang isinya sektor maya (virtual sector).

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju.

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti—atau terikat dengan—sektor riil. Dalam pandangan Islam, uang bukan komoditas (barang dagangan), melainkan alat pembayaran. Islam menolak keras segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal saat ini. Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan internasional. Muhammad saw., sebelum menjadi rasul, telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Ketika berusia belasan tahun, beliau telah berdagang ke Syam (Suriah), Yaman dan beberapa negara di kawasan Teluk sekarang. Lalu saat beliau menjadi rasul sekaligus menjadi kepala negara Daulah Islamiyah di Madinah, sejak awal kekuasaannya, umat Islam telah menjalin kontak bisnis dengan Cina, India, Persia, dan Romawi. Bahkan hanya dua abad kemudian (abad kedelapan), para pedagang Islam telah mencapai Eropa Utara.

Sepanjang keberadaan Daulah Islamiyah pada zaman Nabi Muhammad saw. jarang sekali terjadi krisis ekonomi (Pernah sekali Daulah Islam mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang). Pada zaman Kekhilafahan Islam, khususnya masa Khulafaur Rasyidin juga begitu. Pada zaman Khalifah Umar bin al-Khaththab dan khalifah Utsman bin Affan APBN malah sering mengalami surplus.

Ekonomi memang harus ada hanya di wilayah sektori riil, tetapi lebih dari itu tidak boleh eksploitatif yang menyebabkan ketimpangan. Tidak boleh juga menyebabkan kerusakan masyarakat dan kezaliman karena itu sektor riil harus berbasiskan pada kegiatan ekonomi yang dihalalkan syariah.

3. Membangun Hubungan Luar Negeri dalam Bidang Ekonomi yang Sesuai Hukum Syara

Sistem ekonomi Islam juga memajukan perdagangan internasional yang adil. Perdagangan internasional tidak dilakukan atas dasar untuk mendominasi dan imperialisme seperti sekarang. Tetapi saling menguntungkan. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan daulah dalam membangun hubungan luar negeri dalam bidang ekonomi.

4. Perdagangan yang dapat diterapkan hanya pada negara-negara yang terikat perjanjian damai dengan negara Islam.

Perdagangan dengan Negara yang dalam keadaaan perang dengan kaum Muslimim (kafir harbi) tidak diperbolehkan, kecuali dengan izin khusus setelah diberi keamanan. Pedagang dari Negara kafir harbi yang telah memperoleh izin diperbolehkan untuk mengimpor atau mengekspor apa saja yang dibutuhkan kecuali jika barang dagangan itu penting dan berbahaya jika keluar.

Dalam sistem ekonomi Islam, perdagangan internasional dilakukan secara bebas tanpa cukai. Cukai hanya diterapkan jika negara lain menerapkan cukai atas komoditi yang diekspor oleh warga negara Islam dan itu pun hukumnya mubah saja, bukan wajib. Artinya, Negara boleh memungut atau membebaskan bea cukai. Sebab, pungutan tarif bea masuk tersebut tidak untuk mengumpulkan harta melainkan sekadar politik dalam muamalah dengan perlakuan yang sama.

5. Tidak menghendaki adanya utang luar negeri

Utang luar negeri atau (al-qurudh al-ajnabiyyah) baik utang dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF maupun utang dari negara lain, tidak diperbolehkan. Pasalnya, selama ini utang luar negeri tidak lepas dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Syaikh Abdurrahman al-Maliki dengan tajam mengatakan bahwa utang luar negeri sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan senjata politik di tangan negara donor untuk memaksakan politik dan pandangan hidupnya atas negara debitor. Pernyataan tersebut mendapat konfirmasi dari Presiden AS John F. Kennedy pada tahun 1962 yang menyatakan, “Bantuan luar negeri merupakan suatu metode yang dengan itu Amerika Serikat mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia…”

6. Tidak Menerima Investasi Asing yang Bertentangan dengan Syariah.

Misalnya, investasi asing pada sektor-sektor milik umum, seperti pertambangan. Ini haram karena sektor milik umum hanya boleh dikelola oleh negara saja, bukan yang lain. Contoh lain adalah investasi asing pada sektor bisnis yang haram, seperti bisnis barang haram (daging babi, darah, bangkai, patung, khamr, dll); maupun bisnis jasa haram seperti riba, judi, prostitusi, minuman keras, dan sebagainya (QS al-Maidah [5]: 90). Contoh lain adalah investasi yang mendominasi umat Islam sehingga ekonomi rakyat tidak dapat berkembang atau bahkan mengalami kerugian. Investasi seperti ini tidak dibolehkan syariah karena menimbulkan mudharat (bahaya) dan juga menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya (pemodal asing) saja (QS al-Hasyr [59]: 7).

7. Tidak Bergabung dalam Blok-Blok Perdagangan Kapitalis

Daulah Khilafah tidak menghendaki menjadi anggota blok-blok perdagangan kapitalis seperti NAFTA, AFTA, MEA, dan sebagainya. Keanggotaan dalam blok-blok seperti ini haram hukumnya karena: (1) telah terbukti mendatangkan dharar (bahaya) bagi umat Islam, yaitu mendominasi perekononian dalam negeri; (2) adanya peraturan perdagangan yang bertentangan dengan syariah Islam (At-Ta’rif bi Hizb at-Tahrir, hlm. 127).

Daulah juga tidak menghendaki bergabung dalam PBB, termasuk lembaga-lembaga internasional di bawah PBB seperti IMF dan Bank Dunia karena hukumnya haram berdasarkan dua alasan: (1) karena lembaga-lembaga tersebut menjalankan peraturan yang bertentangan dengan syariah Islam; (2) karena lembaga-lembaga tersebut adalah instrumen negara kapitalis penjajah (khususnya AS) untuk mendominasi umat Islam (At-Ta’rif bi Hizb at- Tahrir, hlm. 127).

Negara Khilafah Sebagai Pelaku Utama

            Dengan melihat tiga prinsip yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa sistem ekonomi Islam meneguhkan betapa pentingnya peran Negara sebagai institusi yang berwenang menerapkannya. Negara berperan sebagai pelaku utama/ subjek ekonomi yang harus memastikan seluruh kegiatan perekonomian dapat terarah dan sistematis dalam mewujudkan politik ekonomi Islam. Negara juga harus merumuskan dalam bentuk undang-undang mengenai konsepsi kepemilikan, pengembangan kepemilikan dan mekanisme pendistribusian. Serta mencegah beredarnya barang haram di bursa perdagangan, melarang penimbunan, monopoli, praktek kecurangan, penipuan, dan spekulasi. Lebih jauh lagi, Negara harus mengatur bagaimana hubungan luar negeri yang dilakukan tetap sesuai hukum syara dan tidak membahayakan umat Islam.

Kondisi Perekonomian Indonesia

            Sepanjang tahun 2016 kita dapat menyaksikan bahwa dominasi asing terhadap Indonesia semakin menguat. Asing makin leluasa menguasai dan memiliki aset-aset di negeri ini di bidang properti, perbankan, perkebunan, pertambangan dan sektor strategis; termasuk sektor pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Utang luar negeri juga makin besar. Padahal utang merupakan sarana efektif penjajahan asing.

Di sisi lain, Cina pun tak kalah mendominasi negeri kita tercinta, baru-baru ini dikabarkan jumlah tenaga kerja asing asal Cina mencapai 31.030 orang. Jumlah itu merupakan bagian dari total 160.865 warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, pemberlakuan kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak awal 2016 telah memicu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia. Selama Januari 2016, sekitar 25 ribu warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia untuk bekerja di berbagai sektor usaha. Oleh karenanya, para pekerja lokal harus bersaing lebih keras lagi dengan pekerja asing. Padahal, di tengah kondisi perlambatan ekonomi sejak tahun lalu, lapangan kerja makin terbatas, bahkan muncul tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sehingga tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 7,02 Juta Orang (BPS.go.id).

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini mirip dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. Faktanya, penjajahan Indonesia saat ini sudah beralih tuan dari Belanda ke Amerika, dan juga sudah jauh lebih modern bentuknya.  Sejak munculnya Orde Baru, penjajahan Amerika tampak dalam penguasaan berbagai jenis tambang seperti migas (Chevron), emas (Freeport) dan sebagainya. Masuknya pekerja asal Cina juga secara ekonomi adalah kolonialisme ekonomi. Cara utamanya dengan utang. Pemberian utang mensyaratkan masuknya sebanyak mungkin bahan, teknologi, tenaga kerja ahli dan tenaga kasar dari China. Pemerintah terus menumpuk utang yang bisa menenggelamkan negeri ini. Kemandirian negeri ini tergadai karena komitmen utang mensyaratkan berbagai hal yang menguntungkan pemberi utang, namun merugikan negara pengutang dan rakyatnya. Apalagi semua utang itu disertai riba yang jelas diharamkan oleh syariah.

Begitulah kondisi perekonomian Indonesia yang sangat bertolak belakang dengan gambaran penerapan ekonomi dalam daulah khilafah. Berbagai kebijakan sistem kapitalis menjadikan Indonesia sebagai objek perekonomian yang akan terus dicengkram dan dikeruk manfaatnya untuk keuntunggan negeri-negeri penjajah. Sehingga tidak menyisakan apa apa kecuali kesengsaraan yang berkepanjangan.

Wahai Kaum Muslim:

Islam dengan sistemnya yang sempurna telah menghantarkan muslim pada kejayaannya. saat sistem ekonomi islam diterapkan selama 13 abad lamanya masyarakat dan negaranya dalam kondisi makmur. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, petugas yang diutus Khalifah untuk membagikan harta zakat tidak menemukan mustahik lagi. Posisi keuangan dari kas negara pada masa itu senantiasa dalam keadaan melimpah-ruah. Fenomena itu memang hanya dapat dijumpai di negeri yang “super makmur” ketika syariah Islam diterapkan secara kâffah dalam institusi Khilafah Islamiyah.

Sebaliknya, kemajuan ekonomi dan bisnis dalam sistem ekonomi kapitalis yang terus menerus menjadikan Indonesia sebagai objek ekonomi, gagal mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan menghasilkan ketimpangan serta kemiskinan bagi mayoritas penduduk dunia. Untuk itu kita membutuhkan Khilafah Islamiyah sebagai institusi yang menerapkan ekonomi Islam.  WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

 

Referensi:

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/24/078830295/imigrasi-tenaga-kerja-asal-cina-mencapai-31-ribu-orang

http://www.visimuslim.net/2016/07/emergency-maraknya-tenaga-kerja-cina.html

http://www.santrinews.com/Dirosah/Fikrah/4218/MEA-Dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah

https://www.intelijen.co.id/impor-pekerja-cina-di-indonesia-jokowi-binasakan-pribumi/

https://hizbut-tahrir.or.id

http://jurnal-ekonomi.org/bagaimana-ekonomi-islam-mensejahterakan-dunia/

http://menaraislam.com/content/view/78/40/

http://www.muslimdaily.net/artikel/opini/bagaimana-ekonomi-islam-mensejahterakan-dunia.html

Pengantar Ekonomi Islam (Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus)

Sistem Ekonomi Islam (Taqiyudin An-Nabhani)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s